Alasan Kejaksaan Tahan @benhan di Rutan Cipinang

Kamis, 05 September 2013

Liputan6.com, Jakarta : Pemilik akun Twitter @benhan, Benny Handoko harus mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cipinang. Penahanan dilakukan setelah penyidik Polda Metro Jaya menyerahkan berkas pemeriksaan Benny ke kejaksaan.

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Agung Ardiyanto mengungkapkan, ada sejumlah alasan pihaknya harus menahan Benny. Salah satunya adalah ancaman hukuman pidana adalah lebih dari 5 tahun penjara.

"Penahanan sesuai syarat subjektif dan objektif kalau itu dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan takut megulangi perbuatan," kata Agung saat berbincang dengan Liputan6.com, Jumat (6/9/2013).

Agung menambahkan saat ini pihaknya akan merapikan berkas penyidikan menjadi surat dakwaan. "Belum kami limpahkan ke pengadilan," ujarnya.

Benny diancam Pasal 27 juncto Pasal 45 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Setiap orang yang melanggar pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Misbakhun memang pernah didakwa memalsukan Letter of Credit Bank Century. Dia bahkan sempat dimasukkan ke dalam penjara. Pada tingkat Kasasi, mantan politisi PKS itu tetap divonis 2 tahun penjara dan dinyatakan bersalah dalam kasus pemalsuan L/C Bank Century.

Namun, akhirnya Misbakhun dibebaskan dari seluruh dakwaan setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembalinya. Dia dinyatakan tak terbukti bersalah memalsukan L/C Bank Century. (Ary/Ism)

Survei: Publik AS Tolak Rencana Obama Serang Suriah

Rabu, 04 September 2013

VIVAnews - Kendati Presiden Barack Obama bersemangat untuk melakukan serangan terbatas ke Suriah, namun rencana itu dipandang sebelah mata oleh rakyatnya sendiri. Hal itu tercermin dalam sebuah survei yang dilakukan kantor berita Reuters, bekerja sama dengan Lembaga Riset Ipsos.

Hasilnya ikut dilansir Reuters, Selasa 3 September 2013. Saat ditanya mengenai rencana Obama yang ingin menyerang Suriah, sebanyak 56 persen warga AS mengatakan, sebaiknya negara mereka tidak ikut campur dalam konflik di Suriah.

Publik yang mendukung rencana itu tercatat hanya berjumlah 19 persen. Sementara 25 persen sisanya tidak tahu langkah apa yang sebaiknya diambil oleh Pemerintah AS.

Hasil survei juga menunjukkan publik lebih memilih untuk mendukung serangan itu apabila ditanyakan secara spesifik soal serangan senjata kimia. Namun lagi-lagi hasil survei menunjukkan lebih banyak warga AS yang menentang rencana penyerangan ke Suriah, karena diduga Presiden Bashar al-Assad telah membunuh 1.429 warga sipil pada tanggal 21 Agustus kemarin.

Sebanyak 48 persen menentang rencana itu, sedangkan hanya 29 persen yang menyatakan AS harus turut serta menghukum Assad karena telah melakukan pembunuhan massal. Sementara 24 persen lainnya mengaku tidak tahu.

Bahkan dalam sebuah jajak pendapat yang dilakukan secara terpisah sebanyak 65 persen mengatakan bahwa konflik yang terjadi di Suriah sama sekali bukan urusan mereka. Hasil survei serupa juga terlihat di mata publik Inggris.

Survei yang dilakukan Ipsos terhadap publik Inggris menyatakan sebanyak 58 persen menganggap bahwa Suriah bukan isu prioritas yang harus diurus oleh pemerintah mereka. Respon serupa juga ditunjukkan warga AS saat ditanyakan soal pendapat mereka apakah sebaiknya Pemerintahan Obama perlu memberikan dukungan senjata bagi kelompok Pejuang Suriah.

Hasilnya sebanyak 49 persen menentang rencana itu. Sementara hanya 29 persen yang mendukung dan 21 persen lainnya mengaku tidak tahu apakah sebaiknya mendukung atau menentang rencana tersebut.

Dari hasil tersebut, terlihat jelas bahwa respon publik AS serupa dengan warga Inggris. Bahkan Parlemen Inggris pada minggu lalu telah menolak mentah-mentah rencana Perdana Menteri David Cameron untuk ikut AS menyerang Suriah.

Survei yang dilakukan Ipsos ini dilakukan secara online dan diikuti oleh 1.195 warga AS dewasa. Survei dilakukan antara tanggal 30 Agustus dan 3 September. Hasilnya memiliki interval kredibilitas plus atau minus 3,2 persen. (umi)

Panglima: Jangan Tarik TNI ke Ranah Politik Praktis

 

VIVAnews - Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia tidak boleh terlibat politik praktis. Eskalasi politik jelang pemilu, katanya, membuat anggota TNI rentan diajak pihak luar untuk terlibat politik praktis.

"Saya menghimbau semua elemen agar tidak menarik TNI ke ranah politik praktis, agar kami tetap netral," kata Moeldoko dalam sambutan Upacara Serah Terima Jabatan Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 4 September 2013.

Moeldoko berjanji mengamankan jalannya Pemilu 2014, yang sebentar lagi berlangsung. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan kerukunan demi kelancaran pemilu.

"TNI dan semua elemen bangsa harus menjamin Pemilu 2014 dapat berlangsung secara lancar. Pemilu adalah masa depan keberlanjutan kepemimpinan bangsa, karena itu sangat penting mensukseskan Pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan secara demokratis dan damai," katanya.

Seperti dieketahui, dalam upacara militer hari ini, Laksamana Agus Suhartono secara resmi menyerahkan jabatannya sebagai Panglima TNI kepada Jenderal Moeldoko. Jenderal Moeldoko dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat 30 Agustus.

Pengangkatan Moeldoko sebagai panglima tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 50/TNI/2013 tanggal 28 Agustus tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan Panglima TNI. 

Marzuki Alie Minta Polisi Usut Kasus Teror Jelang Idul Fitri

Rabu, 07 Agustus 2013

JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan kasus teror jelang Idul Fitri harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Salah satunya adalah teror bom yang terjadi di Vihara Ekayana.

"Dunia ini, ada yang suka ada yang tidak suka. Ini persoalan pemahaman, kalau betul-betul umat, atau orang beragama apapun, dia memahami konprehensif, dia tidak mau melakukan itu. Maka harus dilihat latar belakang kenapa orang melakukan itu, latar belakang itu bisa salah pemahaman tentang agama," kata Marzuki usai melaksanakan Salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (8/8/2013).

Sedangkan untuk teror penembakan yang terjadi kepada aparat penegak hukum yang menyasar polisi dan sipir Lapas, perlu investigasi yang mendalam untuk pengusutannya. Marzuki juga menduga adanya keterlibatan pembunuh bayaran untuk pelaku yang menyasar aparat keamanan ini.

"Yang kedua mengarah pada pembunuh bayaran, ini harus diinvestigasi, kedepannya bagaimana kita mengantisipasi hal itu agar tidak terulang lagi dan lebih baik," kata dia.

Marzuki juga menjelaskan, yang terpenting, Idul fitri adalah hari kemenangan di mana setiap orang telah melaksanakan kewajiban selama ramadan, baik kewajiban yang wajib atau sunah. Dengan kesucian ramadan, nilai-nilai ramadan bisa dijalankan dan dengan begitu bangsa ini bisa terpelihara dan jauh dari aksi teror.

"Kalau kita berhasil melaksanakan, Insyallah kita kembali kepada kesucian, setelah itu, apa yang kita harapkan, kebersamaan, itu akan terpelihara terus, nilai-nilai ramadan, empati dan nilai-nilai yang ingin bersodakoh, meningkatkan ibadah, kalau ini terpelihara, insyallah bangsa ini akan terpelihara," paparnya.

Sebelumnya, teror menjelang Lebaran terus terjadi belakangan ini. Beberapa kejadian teror, di antaranya bom yang meledak di Vihara Ekayana, Jakarta Barat. Lalu juga penembakan yang menimpa aparat penegak hukum, dua orang aparat kepolisian ditembak orang tak di kenal di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan di waktu yang berbeda. Sedangkan seorang sipir Lapas di Jogjakarta juga ditembak orang tidak dikenal.
(crl)

Berita Selengkapnya Klik di Sini

Browser anda tidak mendukung iFrame

Berita Terkait: Terorisme

• Investigasi Komnas HAM Sebut Terduga Teroris Tak Melawan
• Cegah Teroris Lewat Laut, 133 Personel Polisi Disiagakan
• Dua Jenazah Terduga Teroris Tulungagung Dipulangkan ke Keluarga
• Teroris Tulungagung Ternyata Penyandang Dana Kelompok Poso
• Miskin Koordinasi Penyebab Densus Salah Tangkap
• "Densus 88 Tidak Profesional"
• Densus Harus Minta Maaf kepada Mugi & Sapari
• Salah Tangkap, Kompolnas Desak Mabes Polri Minta Maaf
• Densus Salah Tangkap, Bukti Kerjasama dengan BNPT Buruk
• More News...